Maluku Utara | Dutametro.com, –Lembaga Pengawasan Independen. Melalui Koordinator ( LPI) Rajak Idrus. Akhirnya angkat bicara. Menurut LPI, kami melihat Pemerintah kabupaten halmahera Selatan bangga dengan hasil yang mereka Input Melalui Sistem Monitoring Center For Prevetion (MCP).
Dimana program MCP itu di gagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab kami melihat kebanggaan Pemerintah Halmahera Selatan dengan merai presentase atau skor pencegahan korupsi 96 persen di tahun 2024. Maka di mata pemerintah hasil bahwa korupsi sudah aman di Halmahera Selatan.
Perlu kami sampaikan bahwa MCP yang digagas oleh KPK guna untuk melancarkan kegiatan sisitem pelaporan secara adminstrasi yang di mana semua itu di input langsung Oleh Pemerintah setempat.
Hanya saja KPK yang siapkan semua materi dan program termasuk sistem MCP itu. Lalu pemerintah menginput Sesuai petunjuk yang ada di MCP KPK. Jadi wajar mereka bangga.
Namun LPI ingatkan ke pemerintah Halmahera Selatan jangan merasa bangga dengan bersandar pada hasil MCP sebab itu sudah tugas pemerintah setempat akan tetapi yang perlu di ihtiarkan lagi adalah SPI nya sangat rendah yaitu 64,81 poin.
“Perlu kami sampaikan bahwa MCP dan SPI itu dua sisitem yang berbedah karena MCP di input langsung oleh pemerintah setempat. Namun SPI itu hasil Survey dan penilayan langsung oleh KPK. Itu artinya dalam penilayan KPK Halmahera Selatan sangat rawan.” Ungkap Koordinator LPI Maluku Utara, Kamis (6/2/2025).
Jeck sapaan akrabnya menyampaikan bahwa sisitem MCP itu tidak bisa di jadikan rujukan bahwa suatu daerah sudah aman bahkan sudah bebas dari korupsi.
Halmahera Selatan itu banyak temuan. Bahkan ada berapa proyek saat ini menjadi rekomendasi dari KPK seperti Pembangunan Mesjid Raya Halmahera Selatan dan ada beberapa proyek yang lain. Apalagi saat ini pembangunan sekolah pun belum tuntas itu artinya Halsel masih rawan.
Sebab jika di lihat sisitem MCP di Halsel tidak berbanding lurus dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 yang dirilis oleh KPK.
“Dalam hasil survei oleh KPK telah menempatkan Kabupaten Halmahera Selatan berada di urutan ke-tuju dari keseluruhan kabupaten/kota di Maluku Utara dengan skor 64,81 Itu artinya, Halmahera Selatan masih rawan.” kata Rajak Idrus.
Agar di ketahui bahwa penilaian MCP itu memfokuskan pada tingkat perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah maupun pajak, merupakan variabel yang dijabarkan oleh KPK. Karena pemerintah tidak pernah terbuka sehingga sestem MCP itu lah yang bisa menjawab. Sehingga semua itu ada transparasi. ( Red)
