TERNATE |Dutametro.com – Lembaga Pengawasan Independen Provinsi Maluku Utara. Melalui Koordinator, Rajak Idrus Akhirnya angkat bicara Terkait dugaan kasus BPRS. Saya Minta Kejari Halmahera Selatan Jangan Menggantungkan Nasib Orang. Jika Dugaan kasus BPRS itu sudah ada pengembalian kerugian negara Maka segera di Hentikan. Sehingga Publik Tidak menilai Bahwa Kejari halsel tidak mempermainkan proses penanganan perkara.
“Saya tekankan kepada kejari Halsel agar bersikap sehingga tidak di nilai yang macam macam. Jangan lagi menggantung setiap perkara yang di tangani jika memang perkara tersebut sudah pengembalian segera di hentikan. ” Rajak Idrus pada awak media. Senin 03/1/25.
Menurut Jeck, setiap perkara korupsi yang di tangani oleh APH harus ada dasar Temuan dari Badan pemeriksaan keuangan. Jika ada temuan dalam audit BPK wajib di kembalikan. Sebab atensinya adalah untuk selematkan keuangan negara.
“Sebab informasi yang menyebar ke publik bahwa dugaan kasus BPRS memang ada temuan kerugian negara dari badan pemeriksaan keuangan akan tetapi kerugian negara itu sudah di kembalikan itu artinya pihak pihak yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut ada itikad baik dan bertanggung jawab. Soal pengembalian itu bisa di cicil karena itu ada aturan tapi pada prinsip uang negara itu harus di selamatkan.” Ujarnya
Menurutnya lagi, dugaan kasus BPRS itu sudah Terlalu lama di Meja penyidik. Banyak kasus yang di tangani kejari halsel. Sehingga jangan tertumpuk di mejanya. alangkah baik kasus-kasus yang sudah pengembalian kerugian negaranya agar di hentikan sehingga fokus lagi kasus yang lain.
“Jika banyak kasus yang tertumpuk nanti tidak ada kepastian. Paling terpenting selamatkan dulu kerugian negara nya karena itu penting.”tutur Jeck. Sapaan akrabnya. (Jak)
