Maluku Utara | Dutametro.com – menguat dugaan konspirasi kejahatan bersama-sama dengan kontraktor, si Anton, Dinas PUPR, Inspektorat dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, terkait dengan kondisi Ambruknya plafond di kantor Bupati yang belum lama ini dibangun.
Pasalnya, Dungunya Dinas PUPR, Inspektorat dan DPRD yang setiap hari datang di kantor Bupati hanya melihat kondisi plafond yang ambruk tersebut.
“Tapi sayangnya DPRD dan inspektorat tidak punya fungsi sama sekali termasuk Dinas PUPR itu sendiri hanya menutupi masalah. Sehingga sejumlah proyek yang terjadi mangkrak dan diduga pada fiktif belaka,” Ujar ketua Pembina Gerakan Pemuda Marhaenis Pulau Taliabu, Asrarudin La Ane pada awak media ini. Senin (5/8/24).
GPM Pulau Taliabu juga menyoroti proyek Perapihan Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu yang menelan APBD Tahun 2023, yang sangat fantastis sesuai dengan nilai kontrak Sebesar Rp 2.041.018.074,42 miliar.
Sebab proyek ini dikerjakan oleh pihak rekanan (Kontraktor) yang bernama “Anton” dengan menggunakan perusahaan CV. TARA TUGANG, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB (Proyek Abal-abal).
“Sehingga item pekerjaan plafond yang sudah dipasang, mengalami kerusakan walau baru beberapa bulan selesai dibangun.” tandasnya. (Red/Jeck)
