Barru,malut.dutametro.com.-Guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik dari pusat hingga Daerah utamanya dalam pencegahan korupsi, Bupati Barru yang di wakili Wakil Bupati Barru Aska Mappe hadiri Undangan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 secara Zoom Meeting diruang Basic Kantor Bupati Barru Selasa 21/03/2023
Kegiatan tersebut mengusung tema Penguatan Sinergi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan dan PBJ pada Pemerintah Daerah Menjelang Tahun Politik
Dalam Sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri dr. H. Suhajar Diantoro,M. Si , Sesuai arahan Presiden Jokowi widodo untuk menciptakan perbaikan berokrasi perlu di wujudkan pada orientasi hasil. Tidak semata berorientasi kepada prosedur proses dan rutinitas yang monutum.
Berorentasi harus mampu menjamin bahwa program programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin bahwa program tersebut telah terlaksana.
Birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelolo Pemerintah yang baik.
Dalam sambutannya,Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa saat ini apabila menginginkan birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola Pemerintahan yang baik
Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan dan tata Pemerintah yang baik adalah adanya dukungan Kepala Daerah, stakeholder beserta instansi terkait yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi.
“Pelaksanaan sejalan dan seiring dalam pemberantasan korupsi di daerah tersebut,dapat dilakukan dengan minimal pada 8 area, yakni perencanaan dan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisais Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tata kelola Keuangan desa, “ucapnya
Makanya dalam hal ini, lanjut Didik, KPK melakukan monitoring capaian indikator-indikator atas delapan area intervensi tersebut, dengan membangun aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat di akses melalui jaga ID
agar Aksi-aksi pencegahan korupsi tersebut dapat dijabarkan ke dalam indikator dan sub indikator yang harus dilaksanakan pemda, sehingga mencegah dan menurunkan praktik korupsi di daerah tersebut dapat tercapai.
Dan diakhir acara dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemendagri, KPK dan BPKP. Sekaligus peluncuran peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pembacaan ikrar komitmen kepala daerah anti korupsi.
Turut hadir Wakil Bupati Barru Aska Mappe, Inspektur Kab. Barru, beberapa pimpinan OPD
