Maluku Utara | Dutametro.com – Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan menyampaikan dugaan adanya ketidakwajaran dalam tubuh Inspektorat Halmahera Selatan (Halsel).
Hal ini berawal dari pemberitaan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pihak Inspektorat menginformasikan hilangnya berkas temuan Dana Desa (DD) 178 Desa.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Inspektorat Halsel secara mendadak mengumumkan akan menyidangkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk 119 desa terkait tahun anggaran 2022.
“Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat dan aktivis bahwa ada potensi masalah dalam pengelolaan dan transparansi laporan di institusi tersebut.” kata ketua GPM, Harmain Rusli pada awak media. Rabu(21/8/24)
Kami menduga Inspektorat Halsel telah melakukan pembohongan publik atas pemberitaan yang tidak benar.
“Kami juga mengecam tindakan ini sebagai upaya pengalihan isu dan meminta agar pihak berwenang segera melakukan investigasi independen untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus keuangan desa. Kami berharap agar masyarakat diberikan akses informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan kasus ini.” pungkasnya. (Red)
