Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial sinergi dengan lembaga koordinasi kesejahteraan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, Selasa (11/10/2022) diselenggarakan di Aula Kantor Bupati setempat.
Turut Hadir, Sub koordinator PSPKKM KAT Dinas Sosial Provinsi Sumbar Muhammad Sampurno, KepalaBalai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumbar Syahlan, Wakil Ketua LKKS Pasbar Fitri Risnawanto, Kepala Bidang Dinsos Soni Erminda, Kabid Rehabilitasi Sosial Ir. Evalinda, Kabid Bantuan Vanvoni Gorbi, Anggota LKKS Pasbar serta stakeholder terkait lainnya.
Bupati Pasaman Barat melalui Kepala Dinas Sosial Hermanto menyebutkan, kedepan diharapkan dapat tercipta koordinasi antara stakeholder terkait sehingga keterampilan yang diberikan kepada masyarakat dapat terealisasikan dengan baik, dan berguna bagi masyarakat untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hermanto menambahkan, bahwa kegiatan ini dilakukan guna menyamakan persepsi dalam menjalankan program kerja, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.
“Kita inilah menjadi ujung tombak dalam melaksanakan program-program yang ada di LKKS kepada masyarakat di Pasaman Barat,” jelas Hermanto.
Ia juga menjelaskan bahwa LKKS merupakan lembaga yang membantu pemerintah dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat di Pasaman Barat.
“Apa yang kita rencanakan tidak terlepas dari peran semua stakeholder, sehingga perlu sinergitas kita semua. Dengan adanya pertemuan hari ini, kedepan diharapakan dapat saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pasaman Barat,” jelasnya.
Sementara Ketua LKKS Pasbar Titi Hamsuardi menjelaskan, jika masyarakat saat ini sedang menghadapi inflasi daerah, begitu juga dengan Pemda yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kestabilan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat. Sehingga persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun LKKS turut bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami berupaya menyusun program kerja yang menyentuh langsung tidak saja ke masyarakat selaku pemerlu pelayanan, tetapi berusaha merangkul dan membangun sinergitas dengan sumber kesejahteraan sosial yang ada seperti lembaga Baznas, dunia usaha dan lainnya,” tutur Titi Hamsuardi.
Titi Hamsuardi juga mengingatkan bahwa dalam peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial terutama untuk masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat termasuk dalam salah satu program kerja LKKS Pasbar guna meningkatkan SDM untuk membantu mewujudkan pembangunan nasional.
“Kami berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggarakan kesejahteraan sosial dapat melalui pengembangan pemikiran, prakarsa, keahlian, tenaga, dana barang dan jasa serta mengkoordinasikan aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam menyelesaikan kesejahteraan sosial,” jelasnya. (*)
