PULANG PISAU,malut.dutametro.com.-Peringati Hari Otonomi Daerah dan Hardikna ,Pemkab Pulang Pisau Gelar Upacara Bendera.Memperingati Hari Otonomi Daerah ke -XXVIII dan Hari pendidikan Nasional ( Hardiknas ) , Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar upacara bendera bertempat di Halaman Kantor Bupati Pulang pisau Jl.Trans Kalimantan, Jum’at 3/05/2024.
Kegiatan upacara bendera tersebut dihadiri oleh semua Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah ( SOPD) Kabupaten Pulang Pisau,Kapolres Pulang Pisau , Dandim 1011/ KLK, Kajari Pulang Pisau, Sekda Pulang Pisau beserta para ASN, Staf dan tamu undangan lainya.
Dalam sambutanya, Pj.Bupati Pulang Pisau mengatakan bahwa Melalui hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ) sebagaimana yang di sampaikan oleh Mentri Pendidikan dengan tema ” Merdeka Belajar ” diharapkan mampu merubah Sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi, tentunya merupakan suatu yang tidak mudah, karena harus melalui tahapan proses dan perjuangan.
“Dimana kita waktu itu harus bertransformasi untuk memasuki era teknologi kita dihadapkan dengan Pandemi,akan tetapi dengan adanya Pandemi waktu menjadi nilai tersendiri bagi kita karena anak didik harus belajar secara daring , intinya walau dilanda Pandemi proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi yang ada ” ujar Pj.Bupati.
Selanjutnya kata Pj.Bupati melalui program merdeka belajar para guru bisa melihat kemampuan anak didik,karena tidak semua anak didik kita berikan pembelajaran yang sama ,melainkan harus melihat segi kemampuan anak didik kita tersebut .
Adapun terkait otonomi daerah ( otda) sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) kita sudah saatnya menuju kepada ekonomi hijau yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Artinya kita harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam, meningkatkan sumberdaya manusia untuk ditingkatkan kompotensinya supaya nanti kita bisa mengatasi permasalahan yang ada di daerah ” tuturnya
Lebih lanjut Ibu Nunu menambahkan walaupun secara daerah kita berdiri sendiri tetapi secara program seperti pengentasan kemiskinan, penanganan masalah Stunting,inflasi harus tetap bersinergi dengan pemerintah, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah desa. ( R)
